Tugas IV Politik dan Srategi Nasional

I.    Pengertian Politik dan Strategi Nasional

       Politik Nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita atau tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, usaha, haluan serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya, strategi jangka pendek, strategi jangka menengah dan strategi jangka panjang. Jadi, strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

II.   Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

       Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategis bangsa Indonesia.

III. Statifkasi Politik Nasional

       Stratifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1.    Tingkat penentu kebijakan puncak

§  Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencangkup : penentuan Undang-Undang Dasar, penggarisan masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional (nasional goals) berdasarkan filsafah ideologi Pancasila, UUD 1945. Kebijakan tingkat puncak ini dilakukan oleh MPR dengan hasil rumusan GBHN dan Ketetapan MPR.

§  Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum dalam pasal-pasal 10 s.d. 15 UUD 1945, tingkat penentuan kebijakan puncak ini juga mencangkup kewenangan presiden sebagai kepala negara. Bentuk umum dalam kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara itu dapat berupa diskrit, peraturan atau piagam kepala negara.

2.  Tingkat Kebijakan Umum

     Tingkat kebijakan umum adalah tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak yang lingkupnya juga menyeluruh nasional dan berupa penggarisan mengenai masalah-masalah makro strategis guna mencapak idaman nasional dalam situasi dan keadaan tertentu.

       Untuk mengetahui bagaimana proses pembangunan nasional itu berlangsung, kita harus memahami manajemen nasional yang terangkai  dalam sebuah sistem.

IV. Contoh Kasus

Curi start kampanye ketua umum Partai Gerindra

Wakil Ketua Umum Gerindra, Edhy Prabowo membantah Prabowo-Hatta telah mencuri start kampanye saat memaparkan visi dan misi di harapan ratusan pengurus Demokrat, Minggu (1/6) lalu. Menurut dia, tidak ada satu pun dalam pemaparan Prabowo yang sifatnya mengajak anggota Partai Demorat untuk memilih Prabowo-Hatta pada pilpres 9 Juli mendatang.

"Yang namanya curi start itu kan kalau kita ada ajakan ya. Kalau di Demokrat kemarin kan cuma paparkan visi misi saja," kata Edhy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/6).

Edhy menggaris bawahi, bentuk kampanye adalah berupa ajakan untuk mencoblos salah satu pasangan capres dan cawapres saat pemilihan. Meski mengklaim tidak ada sedikit pun unsur ajakan, dia menyerahkan persoalan tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Pemenangan Pemilu (DKPP).

Edhy yakin, langkah-langkah yang sudah dilakukan timses Prabowo-Hatta sudah sesuai dengan koridor yang berlaku, dibuktikan oleh semakin banyaknya dukungan kepada pasangan capres tersebut.

"Bagi kita, kita selalu menjaga etika berpolitik. Tidak ada sedikitpun melanggar aturan-aturan itu," tutupnya.
Saling tuding curi start kampanye dilontarkan oleh kubu Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. Jokowi disebut curi start karena mengajak memilih nomor dua usai pengundian nomor urut di KPU pada Minggu (1/6).
Tak terima dituding, kubu Jokowi-JK berbalik menyerang. Prabowo-Hatta justru disebut melanggar kampanye karena telah memaparkan visi dan misi di hadapan ratusan kader Demokrat sebelum masuk jadwal kampanye pada 4 Juni nanti.